Analisis sekuritisasi dan aspek politik diplomatik dari kebijakan Indonesia tahun 2019 mengenai internet shutdown di Papua
Isi Artikel Utama
Abstrak
Demokrasi digital saat ini berkembang sangat pesat di berbagai wilayah di Indonesia, terkhusus
wilayah Papua. Wilayah ini menjadi menarik dalam perkembangan demokrasi digital dikarenakan
merupakan satu-satunya wilayah yang masih berjuang, baik secara politik-diplomatik maupun
bersenjata untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Isu-isu seperti persoalan sejarah, kapitalisme
dan kegagalan pembangunan, kekerasan politik dan pelanggaran HAM serta marginalisasi orang asli
Papua dan isu rasial merupakan isu-isu utama yang dikampanyekan aktivis pro kemerdekaan Papua,
baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri lewat saluran-saluran digital seperti web, Whatsapp,
Facebook, Twitter, dan Youtube. Di tahun 2019 ketika kerusuhan rasial yang bermula dari Surabaya
dan Malang meluas ke wilayah Papua, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk membatasi
bahkan mematikan (shutdown) akses internet di Papua. Kebijakan internet shutdown baru kali
pertama dilakukan pemerintah Indonesia di Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi
kasus dengan secara teliti menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia mematikan internet di Papua
ketika terjadi kerusuhan di tahun 2019. Temuan penelitian ini, Pemerintah Indonesia melakukan
sekuritisasi dalam kerusuhan yang terjadi di Papua tahun 2019. Kesimpulannya, internet shutdown
yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan kebijakan keamanan baru, bagian dari kebijakan
keamanan yang menjadi tradisi kebijakan pemerintah Indonesia di Papua, salah satunya untuk
menghentikan arus informasi ke luar Papua dan ke luar negeri yang dapat merugikan pemerintah
Indonesia baik secara politis maupun diplomatis dalam kerangka besar menjaga kedaulatan
Indonesia meski merugikan kebebasan sipil.
Kata kunci: Konflik Rasial, Sekuritisasi, Internet Shutdown, Isu Papua, Politikal-Diplomatik
Rincian Artikel
Referensi
Amnesty Internasional. (2019). Indonesia: End internet shutdown in Papua, West Papua provinces. Amnesty International Canada. https://amnesty.ca/human-rights-news/indonesia-end-internet-shutdown-papua-west-papua-provinces
Anderson, K. (2015). Colonialism and ‘Cold Genocide’: The Case of West Papua. Genocide Studies and Prevention, 9(2), 9.
Ariefana, P., & Yasir, M. (2019, September). 6.000 Tentara dan Polisi Terjun ke Papua, Kapolri: Kalau Kurang Tambah Lagi. Suara.com; Suara.com. https://www.suara.com/news/2019/09/01/095904/6000-tentara-dan-polisi-terjun-ke-papua-kapolri-kalau-kurang-tambah-lagi#google_vignette.
Balzacq, T. (2011). Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve. Routledge.
Bayuseno, A. B. B., & Windiani, R. (2020). Assessing the Consistency of Political Attitude and Position of Melanesian Countries on the Papua Issue in International Forums [Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum Internasional]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 11(2), 203-222.
Belarminus, Robertus (ed). (2019). Regional Kompas. KALEIDOSKOP 2019: Kerusuhan di Papua, Buntut Kasus Rasial dan Hoaks Halaman all - Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07000031/kaleidoskop-2019--kerusuhan-di-papua-buntut-kasus-rasial-dan-hoaks?page=all.
Bernadette, S., Septiana, R., & Kusumawardhana, I. (2022). Music Matters: Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Negara di Kawasan Pasifik Melalui ‘the Symphony of Friendship’di Selandia Baru. Indonesian Perspective, 7(2), 205-227.
Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers.
Chauvel, R. (2021). West Papua: Indonesia’s last regional conflict. Small Wars & Insurgencies, 32(6), 913-944.
Dewi, R. (2024). The paradox of Papuan recognition after two decades of special autonomy: Racism, violence, and self-determination. Advances in Southeast Asian Studies, 17(1), 25-44.
Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2013). A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua. Griffith Journal of Law & Human Dignity, 1(2).
ELSAM. (2019, August 22). Internet Shutdown Papua: Bentuk Represi Digital dan Menyalahi Prinsip Keadaan Darurat. ELSAM. https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/internet-shutdown-papua-bentuk-represi-digital-dan-menyalahi-prinsip-keadaan-darurat
Febriyanti, F., & Roring, F. P. (2022). Eksistensi Diplomat Indonesia di Forum Majelis Umum PBB 2016-2021 dalam Menghadapi Tuntutan Papua Merdeka Oleh Delegasi Vanuatu. Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik, 4(1).
Hadiwinata, B. S. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ihsanuddin. (2019, September 23). Rusuh di Wamena, Presiden Jokowi Imbau Warga Tak Mudah Termakan Hoaks. KOMPAS.com; Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/18503261/rusuh-di-wamena-presiden-jokowi-imbau-warga-tak-mudah-termakan-hoaks.
Koibur, S. (2024). Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik. Syntax Idea, 6(9), 6075-6081.
KOMPAS.com. (2019, December 25). Kaleidoskop 2019: Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Halaman all. KOMPAS.com. https://regional.kompas.com/read/2019/12/26/06360081/kaleidoskop-2019--pengepungan-asrama-mahasiwa-papua-di-surabaya?page=all.
Kurniawan, D. (2019, August 19). Kapolri: Salah Paham dan Hoaks Picu Kerusuhan Manokwari. Liputan6.com. https://www.liputan6.com/surabaya/read/4041774/kapolri-salah-paham-dan-hoaks-picu-kerusuhan-manokwari.
Lantang, F., & Tambunan, E. (2020). The internationalization of" West Papua" issue and its impact on Indonesia's policy to the South Pacific region. Journal of ASEAN Studies, 8(1), 41-59.
Lee, A. (2020). Online Hoaxes, Existential Threat, and Internet Shutdown: A Case Study of Securitization Dynamics in Indonesia. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 10(1), 17–34.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2019, August 22). Internet Shut down Papua: Bentuk Represi Digital dan Menyalahi Prinsip Keadaan Darurat. ELSAM. https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/internet-shutdown-papua-bentuk-represi-digital-dan-menyalahi-prinsip-keadaan-darurat.
Macleod, J. (2016). Citizen media and civil resistance in West Papua. Pacific Journalism Review, 22(1), 38-51.
Macleod, J. (2015). Merdeka and the Morning Star. Univ. of Queensland Press.
Nurhadi, & Wibowo, K. S. (2019, August 20). Kronologi Insiden Asrama Mahasiswa Papua Surabaya Menurut Polisi. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-insiden-asrama-mahasiswa-papua-surabaya-menurut-polisi-715092.
Ombudsman RI. (2019). Ombudsman: Pemblokiran Internet di Papua Picu Keresahan - Ombudsman RI. Ombudsman.go.id. https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-pemblokiran-internet-di-papua-picu-keresahan
Pamungkas, C., & Rusdiarti, S. R. (2017). Updating Papua Road Map. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rizkinaswara, L. (2019, September 20). Pembatasan Akses Internet di Papua Sesuai Hukum. Ditjen Aptika Kominfo. https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/pembatasan-akses-internet-di-papua-sesuai-dengan-dasar-hukum/.
Samad, M. Y., & Permatasari, D. A. (2021). Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui Kampanye Dukungan Terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Tergabung Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Jurnal Kajian Ilmiah, 21(4), 401–412.
Satriawan, I., Muhammad, T., & Lailam, T. (2023). Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights? Sriwijaya Law Review, 7(1), 19–19.
Situmorang, M. (2015). International dimensions of the West Papua complexities. Parahyangan Catholic University.
Suryanti, M. S. D., & Sinaga, M. (2023). DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA SEBAGAI ALAT PROMOSI PARIWISATA RAJA AMPAT. Indonesian Journal of International Relations, 7(1), 1-21.
Suryawan, I. N. (2012). Dari Memoria Passionis Ke Foreri: Sejarah Politik Papua 1999-2000. Paramita: Historical Studies Journal, 22(2).
Titifanue, J., Tarai, J., Kant, R., & Finau, G. (2016). From Social Networking to Activism: The Role of Social Media in the Free West Papua Campaign. Pacific Studies, 39(3), 255–281.
Widjojo, M.S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., and Dewi, R. (2010). Papua Road Map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Zakaria, D., & Dwicahyo, D. F. (2022). Internet Access Restrictions in Papua: Government Policy and Press Freedom Violations. Lampung Journal of International Law, 4(1), 1–8.