Journal of International Relations on Energy Affairs

Analisis sekuritisasi dan aspek politik diplomatik dari kebijakan Indonesia tahun 2019 mengenai internet shutdown di Papua

2025-07-10T02:06:16+00:00

Demokrasi digital saat ini berkembang sangat pesat di berbagai wilayah di Indonesia, terkhusus
wilayah Papua. Wilayah ini menjadi menarik dalam perkembangan demokrasi digital dikarenakan
merupakan satu-satunya wilayah yang masih berjuang, baik secara politik-diplomatik maupun
bersenjata untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Isu-isu seperti persoalan sejarah, kapitalisme
dan kegagalan pembangunan, kekerasan politik dan pelanggaran HAM serta marginalisasi orang asli
Papua dan isu rasial merupakan isu-isu utama yang dikampanyekan aktivis pro kemerdekaan Papua,
baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri lewat saluran-saluran digital seperti web, Whatsapp,
Facebook, Twitter, dan Youtube. Di tahun 2019 ketika kerusuhan rasial yang bermula dari Surabaya
dan Malang meluas ke wilayah Papua, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk membatasi
bahkan mematikan (shutdown) akses internet di Papua. Kebijakan internet shutdown baru kali
pertama dilakukan pemerintah Indonesia di Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi
kasus dengan secara teliti menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia mematikan internet di Papua
ketika terjadi kerusuhan di tahun 2019. Temuan penelitian ini, Pemerintah Indonesia melakukan
sekuritisasi dalam kerusuhan yang terjadi di Papua tahun 2019. Kesimpulannya, internet shutdown
yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan kebijakan keamanan baru, bagian dari kebijakan
keamanan yang menjadi tradisi kebijakan pemerintah Indonesia di Papua, salah satunya untuk
menghentikan arus informasi ke luar Papua dan ke luar negeri yang dapat merugikan pemerintah
Indonesia baik secara politis maupun diplomatis dalam kerangka besar menjaga kedaulatan
Indonesia meski merugikan kebebasan sipil.
Kata kunci: Konflik Rasial, Sekuritisasi, Internet Shutdown, Isu Papua, Politikal-Diplomatik

The Adaptation of Criminal Law in Addressing Transnational Organized Crime: Implementation of UNTOC at the National Level

2025-07-16T00:52:15+00:00

This study examines the implementation challenges of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) at the national level, with a focus on legal harmonization, law enforcement capacity, and international cooperation. It aims to evaluate the effectiveness of UNTOC as an international legal instrument and its application across diverse national legal systems. Using a qualitative normative approach, it analyzes legal documents, academic literature, and international reports, with case studies from Indonesia, Italy, Canada, and Germany. The findings reveal that, despite its comprehensive framework, UNTOC’s implementation remains inconsistent due to fragmented domestic legislation, limited institutional capacity, and inadequate cross-border cooperation. These challenges undermine collective efforts to effectively combat transnational organized crime. The value of this manuscript lies in its integrative analysis that bridges the gap between legal theory and practice, offering insights into how national legal reforms, strengthened law enforcement, and enhanced international collaboration can improve global responses to organized crime. This study contributes to the discourse on international criminal law by emphasizing the need for a more coordinated and holistic approach to implementing international legal standards at the domestic level.

Kepentingan Nasional dalam Implementasi Proyek Integrasi Energi Laos-Thailand-Malaysia-Singapura (LTMS-PIP) sebagai Bagian dari Integrasi Energi ASEAN

2025-11-14T09:50:49+00:00

Artikel ini menganalisis keterlibatan Republik Demokratik Rakyat Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura dalam Proyek Integrasi Energi Republik Demokratik Rakyat Laos-Thailand-Malaysia-Singapura (LTMS-PIP) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan tinjauan pustaka, dengan menekankan kepentingan nasional masing-masing negara. LTMS-PIP menandai proyek perdagangan listrik multilateral pertama di ASEAN dan merupakan langkah awal menuju terwujudnya Jaringan Listrik ASEAN. Artikel ini menjelaskan bagaimana kepentingan nasional masing-masing negara membentuk pola kerja sama yang mendorong keberhasilan proyek ini, dan bagaimana interaksi ini mencerminkan saling ketergantungan yang kompleks dalam hubungan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LTMS-PIP berhasil ketika kepentingan nasional keempat negara selaras. Republik Demokratik Rakyat Laos menggunakan LTMS-PIP untuk memperluas pasar ekspor listriknya, dengan tujuan mengatasi keterbatasan geografis dan memperkuat pendapatan negara. Thailand mengamankan keuntungan strategis dengan mengendalikan jaringan transmisi wilayah Mekong melalui peran EGAT. Malaysia memanfaatkan proyek ini untuk memperkuat posisinya sebagai pusat transit sekaligus memajukan agenda transisi energi di NETR. Sementara itu, Singapura menggunakan LTMS-PIP sebagai instrumen diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungannya pada gas alam dan mencapai tujuan dekarbonisasi.

Konversi Lahan, Banjir, dan Perubahan Iklim: Kritik terhadap Perlindungan Hutan di Indonesia

2026-01-23T07:28:27+00:00

Fenomena banjir di Indonesia merupakan bukti empiris konversi lahan yang tidak berkelanjutan. Data BPS menunjukkan bahwa pada periode 2019–2020, Indonesia mengalami deforestasi seluas 115,2 ribu hektar, dengan sekitar 57% di antaranya disebabkan oleh konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ekspansi ini tidak hanya memperburuk risiko banjir tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang implementasi komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs 15. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konversi hutan dan bencana banjir serta menilai implementasi komitmen Indonesia terhadap SDGs 15 dalam pengelolaan ekosistem terestrial berkelanjutan. Studi ini menggunakan perspektif hijau untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, serta implikasinya terhadap ekosistem terestrial dan peningkatan risiko banjir dengan merujuk pada komitmen Indonesia terhadap SDGs 15. Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur untuk memperoleh data dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit berkontribusi pada peningkatan risiko banjir dan hilangnya keanekaragaman hayati. Data menunjukkan bahwa frekuensi banjir di Indonesia mengalami tren peningkatan hingga 30% dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data EPI tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-164 dari 180 negara, dengan skor 28,2 dari 100, karena memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia terhadap SDG 15 masih belum optimal, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya jumlah banjir dan dampak ekonomi-sosialnya.